Terpenuhinya indikator mendukung pemberdayaan perempuan di sektor swasta dan publik menjadi agenda utama dari Group of Twenty (G20) Empower presidensi Indonesia tahun ini. Kementerian PPPA bersama XL Axiata dan Iwapi menjadi focal point dalam mempromosikannya dan sudah punya advokat dari sektor privat yang mempromosikan peran kepemimpinan berperspektif gender dalam perusahaan.
Tiga isu prioritas, pertama meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam mencapai KPI (key performance indicator) peningkatkan peran perempuan. Kedua, mendorong peran UMKM milik perempuan sebagai penggerak ekonomi dan ketiga, membangun dan meningkatkan ketahanan dan keterampilan digital perempuan.
G20 Empower perwujudan keterwakilan perempuan di level pengambilan keputusan di sektor swasta maupun publik, sejalan salah satu fokus Kementerian PPPA. “Mendorong pemberdayaan pelaku usaha perempuan untuk terus berperan aktif, termasuk menjadi mitra Kementerian PPPA,” kata Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Indra Gunawan.
Keterwakilan dalam pengambilan keputusan dan keberpihakan atas kebijakan-kebijakan perusahaan, membuat posisi dan peran perempuan semakin terlindungi dan terfasilitasi. Upaya peningkatan, kata Indra, bisa dilakukan dengan kolaborasi pemerintah dan swasta, dan menggandeng pelaku dan penggerak usaha perempuan untuk terlibat, yang akan menjadi bagian dari advokasi G20 Empower.
Kata Chair G20 Empower, Yessy D Yosetya, kita dihadapkan pada begitu banyak situasi dan paradigma yang tidak proporsional bagi perempuan, baik itu di sektor swasta maupun publik sendiri. Secara global setiap tahun terjadi peningkatan keterwakilan perempuan pada level pengambil keputusan di sektor swasta maupun publik, tetapi belum cukup memberdayakan perempuan sendiri. “Untuk itulah, kita memerlukan indikator, perencanaan, hingga aktivitas terukur yang bisa mendorong percepatan keberhasilan pemberdayaan perempuan,” katanya.
Lima KPI yang ditetapkan, pembagian peran seimbang antara lelaki dan perempuan di dunia kerja di semua level, persentasi perempuan yang dipromosikan pada posisi tertentu, total kesenjangan upah/gaji. Juga persentasi perempuan dalam jajaran direksi perusahaan dan persentasi perempuan terkait pekerjaan teknis, ditargetkan dapat tercapai di seluruh negara anggota G20 pada 2025.
Pencapaian target
G20 Empower 2022 akan fokus pada implementasi indikator yang telah ditentukan, bagaimana bentuk pengukuran, pencapaian, dan pelaporan dari KPI, menciptakan satu set baseline data yang terukur dari negara-negara anggota G20. “Diharapkan baseline data ini membawa kesadaran pada kondisi pemberdayaan perempuan baik di sektor swasta maupun publik, serta mendorong percepatan kemajuan kesetaraan gender,” kata Yessie.
Pada acara G20, kata Rinawati Prihatiningsih selaku Co-Chair G20 Empower, dibuka kesempatan bagi setiap pemangku kepentingan bersinergi mendorong aksi nyata dan membuat terobosan sesuai visi dari G20 Empower. Di tahun ini ada beberapa kegiatan penting selain dua bazaar UKM dan fieldtrip dan 8 webinar sebelum pengalihan keketuaan G20 Indonesia ke India pada November.
Seluruh rekomendasi yang dihasilkan, memudahkan negara anggota G20 memonitor implementasi KPI dan mendorong percepatan pencapaian target agar semakin banyak perempuan berperan strategis sebagai pengambil keputusan.
Pleno pertama secara daring dilakukan Jumat (11/3) dihadiri Dipali Goenka, CEO Welspun Ltd India, Yves Paredel, Senior Statistician, Statisctics Department, International Labour Organisation (ILO), dan Lenita Tobing selaku Managing Director and Partner, Boston Consulting Group.
Pada pertemuan pleno pertama membahas pembelajaran, tingkat penerimaan, hingga tantangan dalam implementasi indikator KPI, menetapkan dan menyepakati implementasi ke depannya untuk mencapai target pada 2025. Lalu mengidentifikasi bentuk dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mewujudukan tercapainya KPI yang ditetapkan.
Agenda pertemuan selanjutnya akan digelar bertahap pada Mei untuk agenda pleno kedua, dan Juli 2022 untuk pleno ketiga. Pelaksanaannya bekerja sama dengan International Knowledge Partners, badan PBB, organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah hingga sektor swasta. (hw)
