sinyal.co.id
Google tidak pernah membayar pajak dari operasinya di Indonesia.
Masih mengganjal meskipun sudah masuk tahun 2017, antara lain soal “sengketa” Ditjen Pajak RI dengan pemberi layanan OTT (Over The Top) soal kewajiban pajak. OTT yang beroperasi di Indonesia semisal Yahoo, Google, Facebook, dan Twitter memanfaatkan jalur operator seluler tanpa masuk ke dalamnya, menjalankan bisnis dan menjual iklan dengan bebas.
Karena transaksi iklan dilakukan di luar Indonesia, mereka tidak pernah mau membayar pajak yang nilainya triliunan rupiah. Google misalnya, dipercaya sudah mendapat keuntungan sebesar Rp5 triliun dari operasinya di Indonesia, namun belum pernah bayar pajak.
Upaya menjadi buntu karena Google bergeming terhadap tuntutan pajak yang hanya sebesar hampir Rp1 triliun. Ditjen Pajak pun akan melakukan upaya Preliminary Investigation, sehingga Google malah bisa kena denda pajak 150 persen.
Kementerian Kominfo menyatakan akan menggolongkan layanan OTT sebagai konten ilegal dan akan memblokirnya, meski perlu mesin pencari lain. Peraturan Menteri Kominfo No 21/2013 sudah menetapkan layanan OTT asing atau lokal harus berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT), yang kemudian berkait pada perpajakan.
Namun Google misalnya, menolak dan hanya punya kantor perwakilan yang sama sekali tidak menangani bisnis mereka. Hal sama juga terjadi di beberapa negara Eropa, yang kini mulai berupaya menjerat Google untuk membayar pajak, sementara Tiongkok sudah mulai memblokirnya.
OTT muncul dan menjadi layanan telekomunikasi seluler yang beranjak ke digital dan menjadi kecenderungan bisnis telko masa depan. Dalam kaitan itu, Indosat Ooredoo dalam laporan ICT tahunan 2017 menekankan munculnya perubahan perilaku dan gaya hidup bermedia digital, termasuk cara berkomunikasi, cara belanja dan berbisnis, yang mengancam perusahaan-perusahaan yang tidak mau menyesuaikan diri.
ICT Annual Report 2017 mengupas situasi makro ekonomi Indonesia menuju ekonomi digital dengan menekankan perlunya pebisnis atau korporasi mentransformasi cara berbisnis mereka. Laporan ini juga membahas perlunya perubahan peran CIO (Chief Information Officer) setiap korporasi untuk mendukung transformasi digital yang dilakukan.
Indosat Ooredoo, kata direktur utama Alexander Rusli, membagikan pengalaman transformasi digital yang menurutnya harus dilakukan dengan investasi yang tidak perlu mahal namun terencana, dapat diterapkan secara tepat dan sesuai perkembangan bisnis perusahaan. ICT Annual Report 2017 juga menyajikan kecenderungan dan tantangan industri vertikal seperi perbankan, asuransi, manufaktur, pertambangan, dan ritel dengan memberi solusi ICT.
Saat ini pebisnis dituntut mengurangi biaya operasional agar tetap efisien, di saat sama wajib meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan inovasi produk lewat transformasi digital. Hal-hal demikian yang dibahas mendalam di laporan ICT 2017 Indosat Ooredoo itu, kata Director and Chief Wholesale & Enterprise Officer (CWEO) Indosat Ooredoo, Herfini Haryono.
Hendro
