WWW.SINYALMAGZ.COM – DJI protes keras ke Amerika Serikat, setelah disebut oleh Departemen Pertahanan sebagai perusahaan militer China. DJI pantas menjawab tuduhan itu.
Dalam pengajuannya, perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka menentang penetapan tersebut karena “tidak dimiliki atau dikendalikan oleh militer China.”
DJI menyebutkan dan menggambarkan bahwa perusahaan itu sebagai penjual drone untuk konsumen dan komersial swasta terbesar. Sebagian besar digunakan oleh penghobi drone, pemadam kebakaran dan departemen kepolisian, bisnis, dan penggemar aktivitas drone maupun videografi dan fotografi.
Perusahaan tersebut juga mengklaim bahwa gara-gara Pentagon telah secara resmi menyatakannya sebagai ancaman keamanan nasional, berakibat mengalami kerugian finansial dan reputasi berantakan.
DJI bahkan mengatakan mereka telah kehilangan bisnis dari pelanggan AS dan internal. Banyak yang mengakhiri kontrak dan menolak untuk membuat kontrak baru. Termasuk adanya pelarangan menandatangani kontrak dengan beberapa lembaga pemerintah federal.
Semula DJI agak lunak. Mereka telah mencoba untuk bekerja sama dengan Departemen Pertahanan AS selama lebih dari 16 bulan dan mengajukan petisi penghapusan daftar komprehensif pada 27 Juli 2023. Namun upaya tersebut rupanya kurang mendapat respon dari Dephan, dan waktu berjalan terus hingga menggerus bisnis DJI di negeri Paman Sam.
Belakangan Departemen Perdagangan AS ikut-ikutan mencegah masuknya suku cadang DJI. DJI mengonfirmasi bahwa drone konsumen terbarunya ditahan di perbatasan oleh bea cukai AS.
Maka DJI pun tak bisa menerima perlakuan tersebut. Gugatan pun dilayangkan. Akan kah DJI menang?(*)
