WWW.SINYALMAGZ.COM – Pertemuan dua hari ke-3 Women20 (W20) yang berlangsung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 23-24 Maret 2022 menghasilkan sejumlah rekomendasi yang menekankan perjuangan kesetaraan gender di bidang kesehatan. Diidentifikasi juga tantangan perempuan dalam mengakses layanan kesehatan dengan fokus kesehatan ibu, seksual, dan reproduksi, selain kesenjangan gender dalam merespon kesehatan terkait Covid-19.
Pertemuan di Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan tersebut sekaligus sebagai tindak lanjut atas salah satu poin pembahasan dalam Kepresidenan Indonesia di G20 2022 yang mengusung tema “Arsitektur Kesehatan Global”.
Pada sesi pembukaan, Selasa, (23/3), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan seputar fokus Kepresidenan G20 Indonesia di bidang arsitektur kesehatan global. Setiap perempuan, katanya, harus memiliki akses yang sama dan seimbang terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Ketika Covid-19 melanda dan mengganggu akses terhadap layanan kesehatan, perempuanlah yang menghadapi kondisi sosial ekonomi yang menantang bahkan berdampak terhadap diskriminasi.
Kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny N. Rosalin, peran sebagai perempuan sangat penting dan strategis dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam keluarga. Mereka dituntut mampu menjaga kesehatan diri dan seluruh anggota keluarganya, dan ada dampak buruk pada kelompok tertentu seperti lansia, orang berpenyakit penyerta (komorbiditas), dan kategori rentan lain, seperti ibu hamil dan menyusui.
Pandemi juga berdampak pada langkanya kontrasepsi dan partisipasi masyarakat berprogram KB, dan perkiraan UNFPA (2021), pandemi mengganggu penyediaan kontrasepsi 12 jutaan perempuan. Konsekuensinya, terjadi 1,4 juta kehamilan yang tidak diinginkan selama tahun 2020 di 115 negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Menurut Chair Women20 Indonesia, Hadriani Uli Silalahi, fokus utama adalah bagaimana W20 dapat mengedepankan respons isu kesehatan untuk mendorong proses pemulihan di berbagai sektor. W20 berkomitmen memimpin advokasi yang membangun kembali praktik yang lebih baik, masa depan lebih setara, dan inklusif khususnya terkait isu kesetaraan gender di bidang kesehatan.
Investasi layanan kesehatan
Co-Chair W20 Indonesia, Dian Siswarini, menyampaikan kesimpulan pertemuan W20 Presidensi Indonesia. Ia mengatakan, para pemimpin G20 harus segera memberikan investasi lebih dan menjamin layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang esensial, termasuk kesehatan ibu, tersedia dan ditingkatkan.
Berinvestasi pada informasi dan teknologi digital yang mengembangkan telemedicine yang dapat diakses perempuan, termasuk memastikan bahwa infrastruktur digital tersedia dan terjangkau. Dian juga ingin dipastikan, pengakhiran kesenjangan upah gender, khususnya di sektor kesehatan dan penyediaan layanan kesehatan perempuan yang bekerja secara dominan.
Pertemuan ketiga dalam rangkaian W20 ini digelar secara hybrid yang dihadiri sekitar 1.000 peserta, termasuk 200 orang yang hadir secara offline di Banjarmasin. Para peserta berasal dari berbagai lembaga termasuk perwakilan dari para negara anggota G20. Ada 21 pembicara yang terdiri dari para pakar dan aktivis perempuan dari berbagai lembaga dan institusi.
Pemenuhan hak perempuan termasuk di dalamnya anak perempuan akan hak-hak seksual dan reproduksi dan layanan terhadap kesehatannya mengalami penurunan, karena banyaknya penyedia layanan yang berpindah pada respon darurat Covid-19. “Hambatan terhadap transportasi dan mobilitas mendorong orang berhenti mencari layanan perawatan yang berkaitan dengan seksual, reproduksi, kehamilan, kelahiran,” ungkap Petra ten Hoope-Bender selaku Technical Adviser for Sexual and Reproductive Health and Rights UNFPA Office Geneva.
Kata Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Meiwita Budiharsana, secara alami perempuan berada pada kondisi paling rentan saat kehamilan dan persalinan. Laki-laki tidak akan pernah merasakan risiko kehamilan dan persalinan sehingga tidak memerlukan layanan Ante-Natal Care (ANC).
Ukuran pemenuhan hak reproduksi perempuan harus melihat gap atau kesenjangan layanan ANC di berbagai wilayah Indonesia, atau gender inequity menurut lokasi tempat tinggal. Tayangan data ANC memperlihatkan gender inequity, ibu hamil di Indonesia Barat dan Tengah memiliki akses ANC 70%-90%, lebih tinggi dari ibu hamil di Indonesia Timur yang ANC-nya 43% dan – 68% (BKKBN, 2018).
Jumlah faskes primer swasta yang lebih banyak atau sama dengan puskesmas, perempuan di Indonesia Barat dan Tengah bisa memilih ANC oleh bidan/dokter praktek swasta atau puskesmas. Jam buka puskesmas yang sangat pendek, membuat ibu hamil lebih nyaman untuk ke layanan ANC swasta. Namun karena mayoritas di Indonesia Timur adalah faskes publik, mereka tidak dapat memilih.
Budiharsana juga memaparkan dampak pandemik Covid-19 adalah rumah bukan lagi tempat yang aman dirasakan perempuan (survey via telepon pada 866 perempuan oleh World Bank East Asia and Pacific Gender Innovation Lab (2020). Sejumlah 43% dari mereka merasa, pandemi perburuk rasa tidak aman di rumah.
Dan 46% mengatakan, pandemi memperburuknya di lingkungan sekitar, dalam 6 bulan sebelum survey bulan Agustus 2020, mencerminkan posisi tawar perempuan lebih rendah dari laki-laki yang diperkuat budaya setempat. Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 memperkuat, sejumlah 31% ‘menerima’ perlakuan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT).
Co-Founder Sehati Indonesia, Anda Waluyo Sapardan, mengatakan, Indonesia memahami pentingnya kemakmuran bersama yang harus dicapai. Oleh karena itu, perlu peran dan aksi nyata untuk meningkatkan respons kesehatan agar pulih bersama.
Ia memberikan contoh Sehati TeleCTG, teknologi buatan Indonesia yang memiliki kualifikasi untuk digunakan secara global. Hasil pengembangan teknologi di bidang kesehatan ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendukung pengembangan arsitektur kesehatan global. Sekaligus membuat perbedaan dan kontribusi nyata bagi dunia dalam membantu menurunkan angka kematian ibu, neonatal, dan stunting intra uterine.
Seluruh agenda W20 hingga Oktober 2022 digelar bertahap di beberapa titik destinasi prioritas di Indonesia. Pelaksanaannya bekerja sama dengan International Knowledge Partners, badan PBB, organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah hingga sektor swasta.
Setelah pertemuan pertama dan kedua digelar di Likupang Sulawesi Utara pada Februari 2022 dan Batu Jawa Timur pada Maret 2022, plenary W20 hingga W20 Summit selanjutnya akan dilaksanakan di Manokwari, Papua Barat pada Mei 2022. Disusul di Danau Toba pada Juli 2022, dan Denpasar, Bali pada September hingga Oktober 2022 mendatang. (*)
