Guna mempercepat implementasi Kota Cerdas (smart city), Kementerian Komunikasi dan Informatika menjalin kesepakatan dengan 48 kepala daerah. Nota kesepahaman ditandatangani Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Pangerapan dan 48 bupati dan walikota dari Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) dan Ibu Kota Negara (IKN) Baru, yang acaranya berlangsung virtual, Kamis (20/5).
“Ini jadi langkah penting dalam pengembangan pemerintahan digital di Indonesia,” kata Menkominfo Johnny G Plate.
Dikatakan, sejak tahun 2017 lalu Kementerian Kominfo bersama kementerian lembaga terkait lainnya mengambil inisiatif menginisiasi Gerakan Menuju Smart City di 100 kabupaten/kota. Ada enam pilar utama Kota Cerdas, yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment.
Mengutip Badan Pusat Statistik, Johnny menyebut sektor informatika dan komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia, 8,72 persen YoY (year-on-year) di kuartal pertama 2021. Pertumbuhan 2020 sampai 10,58 persen, yang justru terjadi saat kontraksi ekonomi global, “Saat banyak sektor perekonomian nasional mengalami kontraksi, sektor infokom tumbuh positif,” kata menteri.
Sektor infokom memberikan gambaran ekonomi Indonesia mampu bertransformasi dari ekonomi fisik menuju ekonomi digital dan menjadi pilar penting perekonomian nasional. Pandemi Covid-19, katanya, meningkatkan penggunaan solusi berbasis digital untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari cara kita bekerja, belajar, hingga cara mengakses layanan publik.
Masyarakat Puas
Program Presiden Jokowi mengakselerasi transformasi digital fokus empat sektor utama: infrastruktur digital, ekonomi digital, pemerintahan digital dan masyarakat digital. Inisiasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses dan optimalisasi penggunaan teknologi.
Khususnya teknologi digital bagi seluruh masyarakat termasuk daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal), wilayah destinasi wisata super prioritas dan pengembangan daerah baru seperti IKN Baru. “Tujuannya, agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat maksimal dari perkembangan teknologi digital yang sedang berlangsung,” kata Johnny.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pernah memprediksi, pada tahun 2045, sebanyak 67 persen atau 213 juta penduduk Indonesia tinggal di kota urban. Urbanisasi ini diikuti peningkatan penetrasi internet yang saat ini mencapai 73,7 persen atau menjangkau 196,7 juta warga.
Mengutip data “We are Social” pada 2021, kepemilikan ponsel pintar pada penduduk usia produktif 16 sampai 64 tahun di Indonesia terus meningkat hingga 98,2 persen. Penduduk perkotaan, kata menteri, menjadi semakin alamiah berdigital, yang memperkuat pemerintah kota dan kabupaten dalam memberikan pelayanan lebih maksimal, efisien, dan lebih mutakhir.
Digitalisasi akan mempercepat proses, mengefisienkan pekerjaan dan memaksimalkan layanan kepada masyarakat, “Yang berujung pada peningkatan kepuasaan masyarakat pada pelayanan pemerintahan,” kata Johnny pula.
Gerakan menuju Smart City ini bergantung pada kolaborasi dan sinergi antar-institusi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi langkah konkret menjalin kolaborasi lintas sektor, “Untuk menyongsong Indonesia yang semakin tangguh, terkoneksi, semakin digital, semakin maju,” kata Johnny G Plate. (hw)
