Bangun Web
Website adalah induk atau pusat informasi dari seluruh sistem paling sederhana. Web ibarat sentral keseluruhan data. Tetapi yang paling penting, jika ingin punya website, pemerintah daerah musti siap mengkolektivitas seluruh data, memindahkan (bahkan menyalin) seluruh data hard copy menjadi soft copy.
Membangun web perlu domain (misal: KotaAstina.co.id). Biaya mendaftarkan domain bervariasi dari Rp150.000,- hingga Rp500.000,- Biaya ini biasanya berlaku setahun. Sementara biaya server bisa dibebankan kepada pihak ketiga (hosting).
Pada Web, pengelola situs (terdiri dari web desainer, programer, dan pengisi konten) dapat mengisi dengan berbagai ragam isi. Sebagai contoh situs banyuwangikab.go.id mengisi dengan profil daerah dan para pejabat, transparansi anggaran daerah, berita, program unggulan (seperti pariwisata), informasi layanan publik (mulai bank hingga kepolisian), daftar SKPD sampai e-book.
Untuk memudahkan birokrasi pengurusan izin, pemerintah kota Bandung (portal.bandung.go.id) memberikan formulir yang dapat diunduh (layanan perizinan online). Warga pengurus izin bisa pula mencek atau memonitor proses pengurusan berkas.
Jika SKPD atau lembaga satuan tugas memiliki web sendiri, biasanya di-link sehingga semakin memudahkan akses. Dengan konsep portal atau web, warga jadi tahu seluruh program maupun up date informasi secara gratis. Web juga dapat dilengkapi up date media sosial baik teks, foto maupun video. Yang penting dapat diakses via dekstop juga mobile.
Pelaporan Real Time
Provinsi DKI menggunakan Qlue. Sementara ada aplikasi Lapor! (Layanan Aspriasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang digunakan Pemkot Bandung. Tetapi dengan Twitter sebenarnya sudah cukup. Dengan kata lain, pemda belum perlu mengeluarkan biaya untuk CCTV misalnya.
Dengan aplikasi di atas, seluruh laporan dapat diterima oleh aparat yang sedang bergerak (termasuk polisi pamongpraja) bahkan terbuka bagi warga. Twitter selain dapat mengirimkan foto dan teks, juga video dan live menggunakan Periskop.
Yang penting pengelola media sosial mesti paham dengan tagar yang spesifik. Sehingga setiap pelaporan tak saling simpang siur. Misalnya: #banjirastina (untuk info banjir), #sampahastina (laporan sampah), dll.
Interaksi Antarrapat
Cara termudah untuk melakukan koordinasi antaraparat pemerintah adalah menggunakan media chat messenger. WhatsApp tentu paling mudah dan bisa memuat hingga 500 member dalam satu grup. Menggunakan WhatsApp yang menyediakan format berbagi seperti teks, dokumen, foto, video, audio, lokasi hingga share kontak, akan memangkas proses koordinasi yang lama dan membutuhkan keputusan cepat.
Bahkan, untuk keperluan seperti approval surat atau administrasi lain, WhatsApp layak diandalkan. Seorang pimpinan juga bisa mengontrol stafnya maupun melakukan instruksi.
