Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) menggandeng pemerintah daerah (pemda) di 30 kabupaten untuk meminjam pakai lahan untuk BTS (base transceiver station) yang belum terselesaika, yang dokumennya ditandatangani di Makassar, Kamis (17/7), disaksiskan Dirut Bakti, Fadhillah Mathar. Daerah yang ikut dalam penandatanganan adalah Kabupaten Paniai, Deiyai, Pulau Taliabu, Seram Bagian Barat, Melawi, Nunukan, Lamandau, Nias Barat, Kaimana, Boven Digoel, Tambrauw, Sorong, Halmahera Barat, Pulau Morotai, Kupang, Flores Timur, Timor Tengah Utara, Alor, Buru, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Puncak Jaya, Sorong Selatan, Jayawijaya, Raja Ampat, Seram Bagian Timur, Manokwari, Maluku Tengah, Donggala, dan Buol.
Upaya pinjam pakai dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan setiap titik pembangunan BTS dapat terlaksana dengan lancar. Sementara berbagai isu terkait lahan, seperti kepemilikan dan lingkungan, harus diatasi dengan cermat dan kolaboratif dan ke-30 pemda sama-sama komit membantu pekerjaan Bakti yang divalidasi melalui dokumen pinjam pakai lahan yang telah disiapkan.
Membangun BTS berbeda dengan akses internet karena perlu lahan yang juga butuh konfirmasi bahwa yang dibangun adalah wilayah yang tidak ada akses internet. “Tidak ada fixed broadband dan harus ada listrik,” ujar Fadhilah.
Ia minta dukungan pemdan membantu Bakti dalam pengajuan lokasi pembangunan, harus yang valid karena perlu biaya besar, terutama di wilayah kahar yang penuh dengan risiko keselamatan pekerja dan ia meminta maaf karena terpaksa merelokasi BTS di wilayah kahar akibat tidak ada jaminan keselamatan. “Dari 623 BTS di wilayah kahar,” katanya, “Sebanyak 140 BTS sudah selesai terbangun.
Meskipun ada relokasi ia memastikan tidak ada kantor-kantor utama yang belum teraliri internet. Apalagi, tahun ini Bakti akan membangun 20.000 titik akses internet di layanan publik menggunakan RTGS (remote terminal ground segment) SATRIA-1. RTGS dapat mewujudkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif.
Bakti Kominfo dikatakan mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk membangun telekomunikasi dari pinggiran. Dan pembangunan BTS merupakan salah satu pilar utama dalam program pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Dengan kerja sama antara pemerintah kabupaten dan kota, Bakti berhasil membangun 1.682 BTS 4G USO dan 4.995 BTS 4G dari target 5.618 site. (*)
