Pengadaan fasilitas telekomunikasi di seluruh daerah 3T (terdepan, tertinggal dan terluar) dipacu hingga tahun 2022 untuk mengatasi masalah kesenjangan digital, dengan membangun BTS (base transceiver station) layanan 4G. Dewasa ini masih ada 12.538 dari 83.218 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia yang belum tersambung ke layanan 4G, yang dipecepat penyelesaiannya dari target tahun 2032 menjadi tahun 2022.
Kontrak payung pembangunan BTS itu dilakukan Jumat (29/1) siang antara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) Kementerian Kominfo dengan Kemitraan Fiber Home, Telkom Infra dan Multitrans Data. Kontrak yang dikerjasamakan baru dua dari 5 paket dengan dana Rp 7 triliun, yang ditandatangai oleh Anang S Latif (Dirut Bakti) dan Huang Liang dari pihak pelaksana, disaksikan Menkominfo Johnny G Plate.
Hingga tahun 2024, Kementerian Kominfo mendapat anggaran pembangunan hingga Rp 107 triliun lewat dana USO (universal service obligation) dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak. “Infrastruktur digital yang tangguh jadi prasyarat transformasi digital yang merata dan menyeluruh, dan dalam jangka panjang mempercepat pulihnya perekonomian, sekaligus menghantar Indonesia menjadi bangsa digital berdaya,” ujar Menteri Johnny.
Pemegang kontrak pembangunan BTS 4G akan melaksanakannya di 1.364 desa dan kelurahan di Sumatera Utara, Nusa Tenggara, dan Kalimantan untuk paket 1. Sementara untuk paket 2 pembangunan BTS 4G mencakup 1.336 desa dan kelurahan di Sulawesi, dan Maluku. (hw)
